Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2026 Angkatan VI, Muhammad Farid Rayendra Tekankan Kolaborasi dan Akuntabilitas

• Jumat, 17 Juli 2026 18:52
• Dilihat 41Kali

Makassar_ Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VI (Enam) digelar di Hotel Karebosi Premier, Jalan Jenderal M. Jusuf No. 1, Makassar, pada Jumat, 17 Juli 2026. Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra, bersama jajaran Dinas Perhubungan Kota Makassar sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengawasan pembangunan.

Acara berlangsung dengan dipandu oleh moderator Misbahuddin yang mengarahkan jalannya diskusi secara interaktif. Sejak awal kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengikuti pemaparan materi dan berdialog secara aktif mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan program pembangunan di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Anggota DPRD Kota Makassar Muhammad Farid Rayendra menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyampaikan, "Pengawasan bukan sekadar mencari kekurangan, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat." Ia juga menambahkan, "Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik."

Muhammad Farid Rayendra juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan masukan maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat akan memperkuat sistem pengawasan sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai harapan bersama.

Narasumber kedua, Darmawan, S.STP., menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Makassar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui berbagai program yang berorientasi pada keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Ia mengatakan, "Peningkatan kualitas layanan transportasi harus diiringi dengan kedisiplinan seluruh pengguna jalan serta dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan." Ia juga menegaskan, "Setiap masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi agar pelayanan publik di sektor perhubungan semakin optimal."

Lebih lanjut, Darmawan menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan transportasi di wilayah Kota Makassar. Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terus terjalin dengan baik sehingga setiap kebijakan dapat dipahami sekaligus dilaksanakan secara efektif.

Narasumber ketiga, Zulkifli Aljahori, S.IP., M.H., memaparkan pentingnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dari perspektif regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, "Pengawasan merupakan instrumen untuk memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip hukum, transparansi, dan akuntabilitas." Ia juga menyampaikan, "Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada aparat pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan pengawasan."

Zulkifli Aljahori menambahkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengawasan akan memperkuat kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah dapat terus dievaluasi secara konstruktif demi terciptanya pemerintahan yang semakin baik.

Memasuki sesi diskusi, moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan. Salah seorang peserta menanyakan bagaimana mekanisme masyarakat dalam menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan atau pelayanan yang belum optimal di lingkungan pemerintah daerah. Pertanyaan tersebut dijawab dengan penjelasan mengenai saluran pengaduan resmi, pentingnya menyampaikan laporan berdasarkan data yang jelas, serta komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti setiap laporan sesuai prosedur.

Pada kesempatan yang sama, peserta lainnya mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi sekaligus mengatasi berbagai persoalan lalu lintas yang masih terjadi di beberapa titik di Kota Makassar. Para narasumber menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan koordinasi antarinstansi, serta mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas sebagai bagian dari solusi bersama.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh moderator yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, interaktif, dan produktif, serta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.